Hukum menurut para Ahli

Daftar         :

A.   Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

B.   Pengertian Hukum Internasional

C.   Pengertian dan Macam-macam Peradilan Internasional

D.  Sistem Politik dan Pemerintahan Negara Kuba

E.    Badan Intelegen Israel (Mossad)

A.   Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

a)   Definisi Pengertian Hukum

Pengertian hukum dapat dibedakan menjadi pengertian hukum menurut para ahli dan pengertian hukum secara umum. Pengertian hukum menurut para ahli yang dimaksud disini adalah pengertian hukum yang diberikan oleh ahli hukum. Terdapat beberapa pengertian hukum menurut para ahli yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini terjadi karena hingga saat ini belum ada kesepahaman antara para ahli mengenai definisi hukum yang dapat disepakati. Melalui artikel sebelumnya sesungguhnya kami telah mengurai cukup banyak pengertian hukum menurut para ahli yang kami tuangkan dalam beberapa bagian tulisan.

Pengertian hukum secara umum yang kami maksud tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum menurut para ahli, namun merupakan definisi yang diberikan pada hukum positif agar para pembaca dapat lebih mudah memahami dan mempelajari ilmu hukum.

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli yang kami bagi menjadi pengertian hukum menurut para ahli hukum dari Indonesia dan pengertian hukum menurut para ahli hukum dari luar negeri.

b)   Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum yang berasal dari dalam negeri, antara lain:

·         Pengertian hukum menurut Soerojo Wignjodipoero

hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu perintah dan larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal, hukum bersifat memaksa serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

·         J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto

hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dimana pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan hukuman yang tertentu

·         SM. Amin, SH

hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atasi norma dan sanksi-sanksi hukum

·         M.H. Tirtaatmidjaja, SH

hukum adalah semua aturan norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta 

·         Prof. Achmad Ali

Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal
Prof. Soedikno Mertokusumo
Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi

·         Mochtar Kusumaatmadja

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan

·         R. Soeroso SH

Himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya

Tentu saja masih ada beberapa lagi beberapa pengertian hukum menurut para ahli dari Indonesia yang belum sempat disajikan disini. Namun secara umum, pengertian hukum menurut para ahli yang disajikan diatas sudah cukup luas.

·         Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum Luar Negeri

Berikut ini adalah pengertian hukum menurut para ahli hukum yang berasal dari luar negeri, antara lain:

·         Plato

Merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat

·         Aristoteles

Sesuatu yang sangat berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar 

·         Schapera

Setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan

·         Hugo de Grotius

Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (law is rule of moral action obligation to that which is right)

·         Pospisil

Aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian

·         Immanuel Kant

Keseluruhan syarat-syarat yang dengan syarat-syarat tersebut kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan

·         Thomas Hobbes

Perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain

·         Roscoe Pound

Sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu yang lainnya dan hukum merupakan tingkah laku para individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya. Hukum sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif atau Law as a tool of social engineering

·         John Austin

Seperangkat perintah yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mereka yang berkuasa kepada warga masyarakatanya yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi

·         Rudolf von Jhering

Keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara

·         Karl Von Savigny

Aturan yang tebentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat

·         Van Vanenhoven

Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari dan dengan gejala-gejala lain

·         Karl Marx

Suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu

·         Holmes

Sesuatu yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan

·         Utrecht

Himpunan petunjuk hidup â?? perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu

·         Utrecht

Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri

B.   Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

C.   Pengertian dan Macam-macam Peradilan Internasional

Peradilan Internasional merupakan badan peradilan dunia yang berkedudukan di DenHaag. Lembaga ini berperan untuk mencegah terjadinya pertikaian antarnegara. Peradilan Internasional merupakan kelanjutan dari peradilan Tetap Peradilan Internasional yang dibentuk berdasarkan Pasal XIV Covenant Liga Bangsa-Bangsa. Pembentukan Mahkamah Internasional

Peradilan Internasional merupakan bagian integral dari PBB. Maka dari itu, semua anggota PBB merupakan anggota Statuta Mahkamah Internasional.

a. Struktur hakim

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Pemilihan hakim didasarkan pada Pasal 4 Statuta Mahkamah Interansional. Nama-nama calon hakim Mahkamah Internasional diusulkan oleh kelompok-kelompok negara yang khusus ditugaskan untuk itu. Calon-calon hakim tersebut harus memiliki moral yang tinggi (high moral characteristic). Calon hakim tersebut juga harus memiliki persyaratan-persyaratan di negaranya untuk menduduki kepangkatan hakim tertinggi. Dia juga harus diakui kompetensinya dalam hukum internasional. Statuta Mahkamah mensyaratkan bahwa pemilihan hakim tanpa memandang kebangsaan (nasionalitasnya). Namun, dalam pelaksanaan faktor kebangsaan sangat dominan karena pengangkatannya ditentukan oleh faktor geografi s.

Dalam praktiknya hakim Mahkamah Internasional menganut pembagian sebagai berikut:

1) 5 orang dari negara-negara Barat,

2) 3 orang dari negara-negara Afrika,

3) 3 orang dari negara-negara Asia,

4) 2 orang dari negara-negara Eropa Timur,

5) 2 orang dari negara-negara Amerika Latin.

Dalam praktek yang tidak tertulis 5 orang hakim berasal dari negara-negara anggota tetap DK PBB menjadi anggota dari Mahkamah Internasional. Hakim Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu 9 tahun dan setelah

itu dapat dipilih kembali. Seorang hakim yang berasal dari negara tertentu tidak perlu mengundurkan diri apabila negaranya terlibat sengketa dan dia sendiri

yang mengadilinya. Dalam perkembangannya apabila suatu negara terlibat sengketa dan komposisi hakim tidak ada hakim dari negara yang bersangkutan maka negara tersebut dapat meminta dipilih hakim ad-hoc. Hakim ad-hoc ini dipilih diluar dari 15 orang hakim Mahkamah. Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketanya dapat memeriksa dengan seluruh anggotanya atau cukup beberapa hakim anggota yang disebut chamber.

b. Yurisdiksi atau kewenangan

Mahkamah Internasional memiliki wewenang untuk mengadili semua sengketa yang diserahkan para pihak dalam semua persoalan yang ditetapkan oleh Piagam PBB, perjanjian internasional, atau konvensi internasional yang berlaku. Hal terebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 1 Piagam PBB tentang Yurisdiksi Mahkamah Internasional. Yurisdiksi Mahkamah Internasional lahir berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian khusus (special agreement), di mana dalam klausulnya para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketanya ke Mahkamah Interansional. Menurut Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional, kewenangan mengadili dari Mahkamah Internasional hanya berlaku untuk negara saja.

Ada 3 prinsip yang berlaku sehubungan dengan Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional ini, yaitu:

1) Semua negara anggota PBB ipso facto (dalam kenyataannya) adalah anggota/peserta dari Mahkamah Internasional.

2) Suatu negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi peserta pada statuta Mahkamah apabila negara tersebut bersedia:

a) Menerima isi ketentuan Statuta Mahkamah Internsional.

b) Menerima dan melaksanakan putusan Mahkamah Internasional.

c) Bersedia memberikan sumbangan keuangan untuk menutup ongkos-ongkos yang

telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.

3) Penyerahan suatu sengketa kepada Mahkamah Internasional didasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

2. Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court)

Perserikatan Bangsa-bangsa membentuk sebuah lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Kejahatan Internasional. Pembentukan lembaga ini disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998.

a. Struktur hakim

Mahkamah Kejahatan Internasional terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua per tiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifi kasi Statuta Roma. Paling tidak separuh dari para hakim tersebut memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan acara pidana. Sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum internasional, misalnya saja hukum humaniter internasional, dan hukum HAM internasional. Dalam memilih para hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya representasi berdasarkan prinsip-prinsip sistem legal di dunia, keseimbangan geografi s, dan keseimbangan jender.

Para hakim akan disebar dalam tiga bagian yaitu praperadilan, peradilan, dan peradilan banding.

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali. Orang-orang ini haruslah memiliki pengalaman praktik yang luas dalam penuntutan atau penyidangan kasus-kasus pidana. Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari negara pihak atau Dewan Keamanan PBB, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (propio motu).

b. Yurisdiksi atau kewenangan hukum

Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Kejahatan Internasional ini adalah di bidang hukum pidana internasional. Lembaga ini mengadili individu pelanggar hak asasi manusia internasional yang berupa kejahatan perang, genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan), dan kejahatan agresi.

3. Panel Khusus dan Panel Spesial Pidana Internasional

Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka yang melakukan kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau hanya untuk sementara. Kedua panel peradilan internasional ini dibubarkan setelah menyelesaikan peradilan.

a. Struktur hakim

Perbedaan antara Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional ini terletak pada komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya. Panel Khusus Pidana Internasional komposis penuntut dan hakim ad hoc-nya sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional. Sedangkan pada Panel Spesial Pidana Interansional komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional.

b. Yurisdiksi atau kewenangan

Yurisdiksi atau kewenangan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional menyangkut tindakan kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifi kasi Statuta Roma atau belum. Hal ini berbeda dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang didasarkan pada negara-negara yang telah meratifi kasi Statuta Roma.

D.  Sistem Politik dan Pemerintahan Negara Kuba

·         Republik Kuba

Republik Kuba bahasa Spanyol: República de Cuba adalah negara kepulauan yang terletak di Karibia, terdiri atas Pulau Kuba (pulau terbesar di Kepulauan Antilles Besar), Pulau Pemuda dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Ibukota sekaligus kota terbesar di negara ini adalah Havana.^[1][2][3] Nama "Kuba" konon berasal dari sebuah kata dalam bahasa Taíno, cubanacán, yang berarti 'tempat yang sentral'. Di sebelah utara, Kuba berbatasan dengan Amerika Serikat (150 km) dan Bahama, Meksiko di sebelah barat, Kepulauan Cayman dan Jamaika di sebelah selatan, Haiti dan Republik Dominika di sebelah tenggara. Dibanding Indonesia, luas Kuba masih lebih kecil dari Pulau Jawa.

Tahun 1492, Christopher Columbus mendarat di sebuah pulau yang saat ini menjadi Kuba dan sejak saat itu pula menjadi bagian dari Kerajaan Spanyol. Kuba tetap menjadi koloni Spanyol sampai Perang Spanyol-Amerika tahun 1898. Semenjak itu Kuba berada di bawah pengawasan Amerika sampai merdeka resmi tahun 1902. Demokrasi di Kuba yang sangat rentan kemudian menjadikannya dikuasaioleh politik radikal. Konstitusi Kuba 1940 berusaha untuk memperbaiki sistem demokrasi, namun gagal dan negara ini malah berada di bawah kekuasaan diktator Fulgencio Batista tahun 1952.^[4][5][6] Keadaan menjadi semakin tidak stabil dan menyebabkan munculnya penurunan Batista bulan Januari 1959 melalui gerakan 26 Juli dan kemudian Fidel Castro naik menjadi pemimpin. Tahun 1965, negara ini menjadi negara partai tunggal dengan Partai Komunis Kuba yang berkuasa hingga saat ini.

Kuba merupakan negara berkembang, namun memiliki angka harapan hidup dan tingkat melek huruf tinggi. Negara ini mempunyai sistem kesehatan nasional yang bertanggung jawab atas kesehatan seluruh rakyat Kuba;^[7] tingkat kematian bayi di negara ini pun lebih rendah daripada beberapa negara maju,^[8] dengan angka harapan hidup mencapai 78 tahun.^[9] Tingkat melek huruf negara ini pun mencapai 99,8%^[9][10] dengan pendidikan gratis di semua tingkat.^[11] Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kuba adalah satu-satunya negara yang memenuhi definisi World Wide Fund untuk Lingkungan mengenai perkembangan berkelanjutan, dengan penguasaan tanah kurang dari 1,8 hektar per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia lebih dari 0,8 tahun 2007. ^[12]

Kuba merupakan penghasil gula terbesar di dunia setelah Brasil. Meskipun gula merupakan penghasil utama dengan 85% dari ekspornya, namun yang tinggal di dalam negeri masih merupakan negara pemakan gula terbanyak setelah Kosta Rika.

·         Sistem Politik dan Pemerintahan Negara Kuba

Konstitusi Kuba menyatakan bahwa, "Partai Komunis Kuba... adalah kekuatan pembimbing utama masyarakat dan negara". Para anggota Partai Komunis Kuba dipilih partai dalam proses yang ketat yang mencakup wawancara dengan rekan kerja dan para tetangga. Mereka yang terpilih dianggap sebagai warga negara teladan karena dipandang sebagai pendukung kuat revolusi. Partai juga membuat rekomendasi mengenai pembangunan masa depan revolusi, dan mengkritik kecenderungan-kecenderungan yang dianggap kontra-revolusioner. Partai ini mempunyai pengaruh yang relatif luas di Kuba, namun otoritasnya lebih bersifat moral, bukan legal. Partai Komunis Kuba adalah satu-satunya partai politik yang legal; partai lain tidak diizinkan berdiri.

Pemilihan umum diadakan dengan surat suara rahasia, dan rakyat berusia 16 tahun ke atas berhak memilih. Rakyat mencalonkan dan memilih kandidat untuk dewan perwakilan munisipal. Kandidat-kandidat untuk Dewan Nasional dicalonkan oleh dewan munisipal dan dipilih dengan ya/tidak. Bila calon tidak mendapatkan lebih dari 51% suara, pemilu akan diulang.
Kekuasaan legislatif secara nominal berada di tangan Dewan Nasional Kekuasaan Rakyat. Namun, kecuali untuk dua sesi dalam setahun, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh 31 orang anggota dari Dewan Negara yang dipilih oleh Majelis Nasional dari anggota-anggotanya.
Kekuasaan eksekutif resminya berada pada Dewan Menteri, sebuah kabinet besar yang terdiri dari 8 anggota Dewan Negara, kepala-kepala departemen nasional, dan orang-orang lainnya. Sebuah Komite Eksekutif yang lebih kecil, terdiri dari anggota-anggota yang lebih penting dari Dewan Menteri, mengawasi urusan-urusan biasa.
Sejak 1959 Fidel Castro telah menjadi kepala negara Kuba, pertama-tama sebagai perdana menteri dan, setelah dihapuskannya jabatan itu dengan disahkannya Konstitusi 1976, sebagai Presiden Dewan Negara, yang juga berfungsi sebagai kepala negara. Ia pun menjabat sebagai Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba, dan sejak 1976, anggota Majelis Nasional dari munisipalitas Santiago de Cuba. (Konstitusi 1976 dan revisinya pada 1992 menyatakan bahwa Presiden Dewan Negara adalah anggota Majelis Nasional).

E.    Badan Intelegen Israel (Mossad)

Mossad merupakan dinas intelijen milik Israel. Pembentukannya bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Israel melalui pemberian informasi awal seputar ancaman yang berasal dari Liga Arab secara lebih akurat dan tertata. Mossad tujuan meningkatkan kemampuan operasional dan untuk menyatukan pengumpulan informasi intelijen luar negeri.

A. Sejarah Singkat Mossad

Sebelum Israel merdeka, sudah ada beberapa organisasi sukwan (sukarelawan) bawah tanah di masyarakat Yahudi (Yishuv) yaitu: Haganah (1920), Etzel (1931), dan Lehi (1940) yang memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kelompok sukwan Yahudi tersebut melindung imigran Yahudi, menghadapi kerusuhan kelompok Arab, penyedia dan sebagai kurir informasi. Diantara beberapa sukwan yang paling terkenal adalah Haganah, mendirikan Shai-Sherut Yediot (layanan informasi) dengan tugas mengumpulkan informasi untuk keperluan operasional Haganah dan juga memberikan informasi kepada pimpinan kelompok Yahudi lainnya sebagai bahan perundingan dengan penduduk Arab dan negara Arab.

Sejarah lahirnya Mossad berawal dari satu lembaga keamanan Varash (Kepala Komite Badan Intelijen) dipimpin oleh Reuven Shiloah yang terbentuk pada bulan April 1949. Keanggotaannya terdiri dari kepala Shai (unit Haganah), departemen politik, angkatan bersenjata dan polisi. Menyusul  berikutnya, Israel  mendeklarasikan sebagai sebuah negara secara resmi pada 14  Mei 1948 dengan didukung oleh Amerika dan dunia barat. Memasuki bulan Juli 1949, Reuven Shiloah mengusulkan dibentuk satu badan pusat keamanan dan intelijen untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan keamanan dan intelijen. Tepatnya pada tanggal 13 Desember 1949, Presiden Ben Gurion, meresmikan terbentuknya Central Institute for Coordination (CIC) yang berfungsi meningkatkan koordinasi antara departemen Shabak (intelijen dalam negeri) , Aman (intelijen militer) dan politik Departemen Luar Negeri, dengan dibawah kendali Kementerian Luar Negeri, atau lebih dikenal dengan Mossad.

Melalui keputusan Presiden Ben Gurion, menetapkan Reuven Shiloah sebagai kepala departemen politik Departemen Luar Negeri dan menjadi penasehat khusus Menteri Luar Negeri dengan tugas mengumpulkan dan mensuplai info. Adapun tugas awalnya yaitu mengkoordinir departemen politik dan orang-orang keamanan dalam negeri dan intelijen militer. Pada  bulan Maret 1951, Presiden Ben Gurion melakukan reorganisasi Mossad dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional dan untuk menyatukan pengumpulan informasi intelijen luar negeri. Mossad mulai melepaskan diri dari Kementerian Luar Negeri, sejak saat itu berada dibawah kendali dan pengawasan langsung Perdana Menteri.